ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS INTOLERANSI BERAGAMA DI PADANG DAN SUKABUMI

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam menangani kasus intoleransi beragama di Indonesia, dengan fokus khusus pada peristiwa yang terjadi di Padang dan Sukabumi. Meskipun Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, implementasi praktis atas hak-hak tersebut masih belum konsisten dan sering terhambat oleh peraturan daerah yang diskriminatif, lemahnya penegakan hukum, serta tekanan politik. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis penerapan hukum positif, prinsip konstitusional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kebebasan beragama, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Peraturan Bersama Menteri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas konstitusional dan realitas praktik hukum. Penegakan hukum cenderung bersifat reaktif daripada preventif, dengan kapasitas kelembagaan yang terbatas dalam menangani kasus-kasus intoleransi secara efektif. Kasus di Padang dan Sukabumi memperlihatkan adanya kelemahan sistemik dalam prosedur administratif, koordinasi antar aparat penegak hukum, serta pengaruh politik mayoritas di tingkat lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan Indonesia bukan terletak pada ketiadaan instrumen hukum, melainkan pada kurangnya implementasi yang konsisten dan efektif. Penguatan perlindungan kebebasan beragama memerlukan harmonisasi antara hukum nasional dan daerah, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, serta promosi dialog antarumat beragama dan pendidikan hak asasi manusia. Dengan memperkuat supremasi hukum dan menumbuhkan budaya toleransi, Indonesia dapat mewujudkan visi konstitusionalnya tentang keadilan, kesetaraan, dan persatuan dalam keberagaman.